Diduga MSM/TTN Bakal “Jebak” Pemkot Soal Relokasi Pinasungkulan

BitungMB–Tanda awas bagi Pemkot Bitung terkait relokasi kelurahan Pinasungkulan atas Permintaan Perusahaan Tambang PT MSM/TTN.

Dari informasi yang diterima wartawan pihak Perusahaan tambang tersebut meminta agar Sekretaris daerah Kota Bitung menjadi Ketua Panita Pembebasan lahan tersebut, guna memuluskan proses relokasi kelurahan tersebut.

Padahal pembebasan ini bukanlah domain Pemkot mulai dari kajian, penentuan harga sampai dengan pemindahan dan pembangunan fasilitas umum.

“Upaya menjebak pemkot makin kelihatan disini, apalagi ada rencana ditunjuknya sekda sebagai ketua Tim Pembebasan lahan. Ini bukan domian Pemkot, sebab ini adalah perusahaan swasta, tugas pemkot hanya melakukan fungsi kontrol dan bersama masyarakat berjuang mensejahterahkan warga Pinasungkulan,” jelas sumber yang enggan namanya dikorankan ini.

Sumber sendiri mendapati jika upaya pemerintah mulai terbawa dengan permainan perusahaan tambang ini adalah kedatangan perwakilan pemkot bersama dengan sejumlah Staf khusus ke Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Sulut.

Seperti beredar foto dalam Istagram salah satu ASN Kota Bitung, dimana kabag Hukum Meiva Woran SH MH sudah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Hukum dan Ham Sulut terkait Rencana Peraturan Daerah Persetujuan Bangunan Gedung yang dibangun dalam jumlah yang banyak dan perpindahan bangunan dalam satu Kelurahan.

Kabag Hukum Meiva Woran yang dikonfirmasi wartawan mengatakan jika pertemuan tersebut tak ada sangkutpautnya dengan Relokasi lahan PT MSM.

“Tidak ada kaitannya, sementara untuk relokasi Pinasungkulan, pemkot sudah membuat SK-nya namun bukan untuk pembebasan lahan namun SK nya untuk Tim relokasi masyarakat Pinasungkulan dengan melibatkan semua unsur termasuk masyarakat dengan ketuanya Sekretaris Daerah,” kata Woran.

Diapun membantah jika pemkot masuk dalam jebakan PT MSM soal ini karena pada prisinsipnya pemkot akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan ini. “Jadi PT MSM bermohon kepada pemerintah untuk memberikan rekomendasi karena sebagian adalah milik masyarakat Bitung, kemudian pemerintah melihat dan mengawal agar masyarakat tidak mengalami kerugian, makanya kita buat kajian, jika menguntungkan rakyat kenapa tidak,” jelasnya lagi seraya mengatakan jika hal ini tidak akan mengunakan dana Pemkot namun semua dananya dibiayai PT MSM/TTN

Berbeda dengan Humas PT MSM Inyo Rumondor yang menyebutkan jika Kajian sementara dilakukan, Pemkot Bitung sendiri mengaku sudah pernah mendapatkan sosialisasi soal kajian Sosial, hukum dan Lingkungan dari pihak Akademisi. “Kami sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak Akademisi dan kajiannya sudah ada dilakukan oleh akademisi Unsrat atas permintaan PT MSM,” katanya.

Dilanjutkannya Pemkot Sendiri sudah mempunyai kajian, namun masih harus dirapatkan lagi. “Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada jebakan karena pemkot sangat hati-hati menjaga kepentingannya kita masyarakat,” jelasnya lagi.

Sementara itu Humas PT MSM Inyo Rumondor yang dikonfirmasi soal kepanitiaan relokasi tambang ini mengatakan jika sampai saat ini belum ada panitia.”Perusahaan masih menunggu hasil studty kajian meliputi beberapa aspek sosial, Lingkungan, Hukum dan Pemerintahan yang masih berlangsung.”PT MSM Senantiasa akan patuh terhadap aturan dan perundangan yang berlaku termasuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah,” tutupnya.(ep)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: