Sering Terjadi Pungli, Jabatan Kadis Capilduk Diujung Tanduk

BitungMB—Temuan dugaan pungutan liar (pungli) di dinas Catatan Sipil dan Kependudukan kota Bitung untuk ke kedua kalinya yang pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung dan terakhir dan sempat viral adalah Walikota Bitung Maurits Mantiri yang marah-marah ketika membawa korban pungli di instansi kependudukan ini, ditambah dengan beberapa pengeluhan di media sosial membuat jabatan kepala dinas Capilduk diujung tanduk.

Dugaan ini terkuak ketika, wartawan mewawancarai Kepala Inspektorat Kota Bitung Inspektur Yoke Senduk yang menjelaskan jika pihaknya sudah memasukan laporan awal ke pihak badan kepegawaian soal temuan yang dilakukan pihak Inspektorat. “Kami sudah memasukan rekomendasi awal ke badan kepegawaian soal dugaan pungli yang terjadi di Dinas tersebut. Malahan ada beberapa pegawai disitu yang terindikasi melakukan kerja sama tanpa selektif ini permintaan calo atau bukan,” jelas Senduk.

Malahan dari penjelasan Senduk, pihaknya juga mengkaji peranan dari pimpinan ditempat tersebut. “Tentunya ada yang paling bertanggung jawab dengan kejadian-kejadian ini apalagi ini sudah beberapa kali terjadi. Adakah kontrol dari pimpinan unit? dan ini semua sudah dikaji dan dikirimkan ke pihak badan kepegawaian,” Kata Senduk seraya mengungkapkan seperti apa hasilnya itu diserahkan ke badan Kepegawaian.

Pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung melalui kepalanya Frosman Dandel saat dikonfirmasi mengatakan kalau pihaknya sudah menerima laporan awal dari Inspektorat soal  pungli tersebut. “Ya kami telah menerima laporan awal soal kejadian yang sempat viral tersebut dan tentunya telaan telah kami lakukan untuk dimasukan ke pihak provinsi dan dilanjutkan ke pihak kementerian,” ungkapnya seraya mengatakan jika hal ini harus dilakukan pihaknya karena  temuan Walikota atas laporan warga ini sudah viral di media Sosial. “Pada prinsipnya mau Viral atau tidak ini harus ditindaklanjuti namun penanganannya jadi berbeda apalagi pengeluhan ini langsung ditindaklanjuti pimpinan kota,” terang mantan Kabag Humas DPRD Bitung ini.

Menangapi hal ini, Kepala dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Bitung Efrain Lomboan saat dikonfirmasi soal ini mengatakan jika kajian-kajian itu adalah kewenangan dari pihak Inspektorat dan Badan Kepegawaian. “Ya itu adalah kewenangan isntansi tersebut, kami hanya bisa bekerja melayani masyarakat,” katanya.(ep)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: