Perumda Pasar Diduga Up Biaya Cetak Karcis, Direksi dan Pengawas Retak?

BitungMB—Pihak Perusahaan Daerah  (Perumda) Pasar kota Bitung diduga melakukan mark up  terhadap biaya cetak karcis yang digunakan untuk retribusi para pedangang yang ada pasar-pasar Bitung.

Hal tersebut santer terdengar dijajaran Pemkot Bitung dan dari informasi yang didapat, jika hal ini sudah menjadi bahan temuan dari Inspektorat Bitung yang sejak 2 pekan lalu oleh Walikota ditugaskan mengaudit 3 Perumda yang ada di Bitung. Perumda Bangun Bitung, Perumda Pasar, Perumda Duasudara (PDAM).

Terinformasi dugaan harga cetak karcis yang seharusnya per buku Rp 8000 namun oleh oknum di Perumda di tambah menjadi Rp 11 ribu yang perbulannya pengunaan ini sampai lima ratusan buku banyaknya.

Direktur Perumda Pasar Harto Kahiking yang dikonfirmasi wartawan mengelak jika pihaknya telah melakukan mark up biaya cetak karcis. “Tidak ada mark up, setahu saya laporan kami sangat jelas dan tidak ada mark up. Jikapun ada persoalan mungkin hanyalah kesalahan administrasi saja,” ungkap Kahiking seraya menambahkan jika dalam pemeriksaan isnpektorat tak ada catatan

Dia sendiri membantah jika ada temuan bisa dikatakan oleh Inspektorat, Hasil expose dari Inspektorat tidak bisa keluar. “Setahu saya hasilnya tidak bisa keluar dari Inspektorat, makanya saya mengatakan jika ini tidak ada mark up dalam  biaya cetak karcis,”ungkapnya.

Kepala Inspektorat Bitung, Yoke Senduk saat dikonfirmasi engan mengemukakan temuan dari inspektorat tersebut. “Expose baru akan dilaksanakan, jadi kami belum bisa mengungkapkannya sebelum diekspos di depan Walikota,”ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pengawas Perumda Pasar, Recky Gosal saat dikonfirmasi membenarkan dugaan hasil temuan itu. “Saya malahan baru tau dari hasil pemeriksaan jika ada temuan di biaya cetak karcis,” ungkap Gosal.

Gosal sendiri mengakui jika pihak direksi Perumda pasar sangat tertutup dengan para pengawas. “Memang mereka sangat tertutup dengan kami pengawas. Padahal tugas kami melaporkan semua kejadian dan pengeluaran yang ada di Perumda kepada pak Walikota sebagai Kuasa Pemilik Modal,”kata Gosal. Mantan pengawas PDAM Bitung ini sempat berujar jika pihaknya harus menyurat kepada pihak Direksi dalam Hal ini derektur Utama hanya untuk mempertanyakan pengelolaan Keuangan dan berbagai hal.


“Malahan kami bertiga sebagai pengawas  harus bermohon lewat surat resmi untuk mengetahui pengelolaan keuangannya, setelah beberapa kali kami memintanya secara lisan,” jelas Regos panggilan akrab lulusan Teknik IKIP Negeri Manado ini.(ep)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: