Optimalkan Anggaran Pemkot Gandeng Ditjen Perbendaharaan

BitungMB – Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri melalukan penandatanganan MoU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut, Senin (11/4/2022).

Penandatangan MoU itu digelar di lantai IV Kantor Wali Kota Bitung dilakukan Wali Kota dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Harti Hapsari Kusuma Wardani disaksikan sejumlah pejabat Pemkot Bitung.

Wali Kota menyampaikan, MoU yang dilakukan adalah bentuk sinergitas pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelengaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, ini menjadi penguatan untuk pengelolaan kebijakan yang nantinya ditetapkan bersama.

“Kita tidak bisa membentuk SDM yang unggul kalau tidak di tunjang dengan anggaran yang tetap,” kata Maurits.

“Untuk itu kami berharap dengan kerjasama ini apa yang menjadi harapan kita untuk membentuk SDM yang unggul di Kota Bitung bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera,” katanya lagi.

Ia juga menyampaikan, apa yang menjadi aset dari pemerintah Kota Bitung itu sudah pasti adalah aset pemerintah pusat juga.

“Untuk itu kita sangat berterimakasih sudah terjalinnya kerjasama ini, kita punya suatu pemahaman dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditjen Perbendaharaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

  • Perumusan kebijakan layanan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
  • Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hadir juga dalam penandatanganan itu, Sekda, para Asisten, Inspektur, Kepala BKAD, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda dan Koordinator Stafsus.(ep)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: