Kendis Dilelang, Mantiri Bakal Naik Foreder di Kepemimpinannya

BitungMB—Berdarnya kabar jika Bagian Umum sudah merekomendasikan adanya Penghapusan asset Kendaraan dinas Walikota  jenis sedan Toyota Camry yang dibeli tahun 2013 dengan nomor polisi DB 1067 c.

Hal penghapusan asset tersebut dikiritis Petrus Rumbayan dari LSM Sakti Kota Bitung yang meminta agar pemkot Bitung tidak melakukan penghapusan asset tersebut. “Jika asset tersebut dihapus dan di Lelang maka Walikota Bitung terpilih nanti hanya akan mengunakan 1 kendaraan yang seharusnya dua, sebab jika 1 kendaraan tersebut rusak, otomatis bapak Walikota akan naik Foreder,” jelasnya

Dirinya tak memungkiri jika secara aturan hal tersebut  diperkenankan namun secara asas kepatutan hal ini tidak memungkinkan. “Secara aturan PP nomor 84 tahun 2014 hal ini memang diperkenankan, tapi jika kendaraan ini masih bisa difungsikan kenapa harus di hapus, setidaknya untuk menghemat biaya pembelian kendaraan apalagi saat ini sejumlah dana dialihkan untuk pandemic,” jelas Rumbayan yang akrab disapa Tole.

Tole sendiri menjelaskan harusnya Pemkot Bitung berhati-hati soal pemberian kendaraan dinas kepada mantan pejabat yang purna bhakti karerna jika tidak sesuai prosedur itu akan menjadi malapetaka. “Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengamanan kendaraan dinas. Hal ini yang bagian umum harus sikapi jika tidak maka bisa menjadi pidana bagi penerima,” ungkapnya mengingatkan.

Yang dirasakan jika kedepan Walikota terpilih hanya mengunakan Inova dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan ataupun upacara ini sangat memalukan. “Walikota dan Wakil Walikota Bitung adalah lambang kehormatan dari warga dan masyarakat kota Bitung, bagaimana jika menghadiri acara kehormatan mengunakan kendaraan jelajah,” tutupnya.

Sementara itu Kabag Umum Pemkot Bitung Theo Rorong saat dikonfirmasi membenarkan jika asset tersebut akan dihapus. “Memang benar ada sejumlah asset bergerak pemkot Bitung yang sudah layak didem, tapi ini baru usulan dan prosesnya masih membutuhkan waktu yang lama,” katanya.

Sebeb menurutnya penilaian-penilaian ini akan konsultasikan kepada pihak Apraisial atau lembaga keuangan lainnya. “Jadi mungkin prosesnya akan dilaksanakan pada walikota yang baru dan itupun kalau memang disetujui. Namun saat ini karena kebutuhan laporan sehingga kami telah mendata asset yang sudah memenuhi syarat untuk di Dem,” tutup Rorong.(mm)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: